Saveourborneo [20-2-2014]–Ratusan warga dari tiga kecamatan, Dadahup, Mantangai dan Kapuas Murung menggelar aksi demo di Kantor Bupati Kapuas. Aksi demo dimulai sekitar pukul 08.00 WIB hingga sore hari itu. Bahkan, mereka sempat mengancam akan tidur di Kantor Bupati jika tuntutannya tak ditanggapi. 
Dalam aksi tersebut, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Talinting Erik Toepak sempat berorasi, meminta agar pemerintah daerah bersikap tegas terhadap perusahaan besar sawit yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas yang jumlahnya sekitar 13 perusahaan.
Massa aksi menuntut Pemkab Kapuas untuk membubarkan tim koordinasi dan tim mediasi penyelesaian konflik pertanahan dan sengketa lahan di wilayah Kabupaten Kapuas. Selanjutnya langsung tindak tegas saja semua PBS yang perizinannya masih belum clean and clear.
Tuntutan warga tersebut berdasarkan pada instruksi Gubernur Kalimantan Tengah, agar pemerintah daerah kabupaten memberitahukan kepada perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, supaya menghentikan aktivitasnya jika perizinannya belum “clean and clear”.
Menurut mereka lagi, jika pemerintah daerah mengabaikan dan tidak mengakomodir tuntutan meraka, maka pihaknya bersama ratusan pendemo lainnya mengancam akan tidur di halaman kantor bupati Kapuas.
Warga juga meminta agar pihak perusahaan membayar ganti rugi lahan yang sampai saat ini masih belum diselesaikan. Karena, menurut keterangan warga, lahan mereka tersebut digarap oleh pihak perusahaan, tanpa ada proses jual beli dengan pemilik sahnya.
Menurut keterangan yang didapat, ada indikasi keberadaan oknum yang mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan dan menjual lahan milik warga. Karena tanpa sepengetahuan dari pemilik lahan, lahan tersebut langsung digarap persuahaan sawit. Padahal warga mengaku tidak pernah menjual kepada pihak perusahaan. Dibagian lain disampaikan oleh warga bahwa ada salah satu perusahaan yang menggarap lahan kuburan.
Wakil Bupati Kapuas, H Muhajirin selaku ketua tim mediasi mengungkapkan, terkait kepengurusan tim mediasi tersebut merupakan SK Bupati Kapuas berjanji akan menyampaikan kepada bupati bagaimana proses tindak lanjutnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, setelah melakukan orasi, 20 orang perwakilan dari para pendemo dipersilahkan untuk melakukan mediasi dengan perwakilan dari pemerintah daerah. Mediasi tersebut berlangsung cukup lama. Karena hingga sekitar pukul 15.00 WIB, mediasi tersebut belum juga selesai.
Para pendemo juga sempat melakukan aksi teriakan-teriakan tuntutan yang dilontarkan kepada pemerintah daerah. Namun aksi pendemo tersebut berlangsung tertib dan aman karena dikawal ketat oleh petugas keamanan yang berjaga disekitar lokasi.
sumber : kapos
