KALTENG, SAVE OUR BORNEO – Bukan barang baru para serdadu tentara Indonesia membantu pertanian dengan dalih ketahanan pangan. Mereka hadir untuk membantu petani memaksa sawahnya memproduksi lebih banyak beras. Program seperti ini pernah gagal namun tetap diulangi.
Teriakan yel-yel menyemangati. Memang begitu cara kerjanya. Lalu dengan cepat mereka mengambil seragam lengkap loreng dikenakan seadanya. Berlarian kecil mereka menaiki mobil-mobil yang sudah siap mengantar mereka ke sawah-sawah petani.
Sebagian besar ke Desa Gadabung, sebagiannya lagi di sekitar desa itu. Aktivitas itu dilakukan tidak lama setalah Presiden Joko Widodo mengunjungi wilayah itu melihat perkembangan mega proyek food estate. Melihat sawah hingga itik di mana di saat yang sama semua mahasiswa mencarinya dalam aksi omnibus law.
Sesampainya di sawah para Serdadu melepaskan kembali seragam loreng mereka dan hanya mengenakan kaos yang juga loreng dan celana olah raga pendek. Tanpa alas kaki, para serdadu muda yang berumur sekitar 19-20 tahun itu turun ke lumpur-lumpur membajak sawah.
Mereka sebelumnya sudah belajar satu hari lamanya untuk mengoperasikan alat-alat bajak itu. Namun, si empunya sawah masih mengawasi dari pinggir sawah. Tak jarang mereka berlari ke tengah sawah lantaran melihat si tentara tak mampu menguasai alat yang dipegangnya atau ketika alat bajak itu terjebak lumpur.
Mereka diperintah paling tidak bisa membajak 500an hektar per hari. namun, target itu tampaknya sulit tercapai karena kondisi lahan dan kemampuan mereka yang minim.
Sayangnya tak semua petani senang sawahnya dibajak. Jumairi, Ketua Kelompok Sido Mulya di Desa Gadabung sekitar 15 menit dari Belanti Siam sempat geram karena lahannya tiba-tiba dibajak, namun karena tak bisa menolak, ia hanya pasrah.
“Ini kan belum masa tanam, kami baru saja panen. Sudah mau ditanam lagi, airnya nanti bagaimana, di desa ini pupuk dan kapur juga belum masuk,” kata Jumairi.
Jumairi legowo karena dirinya sudah melaksanakan panen yang pertama di tahun ini. Ia berharap, usai dibajak sawahnya segera ditanam lalu diberi bantuan pupuk dan kapur. “Kalau gak pakai kapur gak bisa, karena di sini piritnya kan tinggi,” katanya.
Lewat program strategis nasional, semuanya serba cepat. Mereka ingin sawah yang biasanya dua kali panen dalam setahun mampu memanen tiga sampai empat kali.
Jumairi khawatir kalau kualitas sawah akan menurun selepas program itu selesai. “harus ada solusinya nanti,” ungkapnya.
Singkong
Tak hanya komoditas padi pada program food estate, pemerintah juga memiliki rencana untuk menanam singkong di Kalteng. Program pendukung food estate ini juga diinisiasi dan dipimpin langsung oleh Kementerian Pertahanan RI.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengikuti rapat terbatas bersama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Rapat tersebut membahas kawasan cadangan pangan nasional di luar kawasan gambut. Rencananya, bakal dibuka satu juta hektar lahan di Kalteng untuk singkong dan komoditas lainnya.
Wakil Menteri Pertahanan RI Sakti Wahyu Trenggono pun mengunjungi lokasi budi daya singkong di desa tersebut pada tanggal 23 November 2020. Lokasi pendaratan helikopter pun disiapkan. Kunjungan Sakti itu merupakan lanjutan dari pertemuan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto beberapa bulan lalu. Tujuannya adalah membuka lahan 1,4 juta hektar untuk mengembangkan komoditas singkong. (Kompas, 29 Agustus 2020).
Sugianto Sabran mengungkapkan, lahan di Kalteng sudah sangat siap untuk melaksanakan program tersebut. Kawasan yang digunakan bukan di lahan gambut atau kawasan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) tahun 1995 silam. Kawasan yang dipakai adalah tanah mineral di luar gambut.
Rencananya, Kabupaten Gunung Mas bakal dipilih untuk mengembangkan komoditas singkong untuk tahap awal dengan luas lebih kurang 30.000 hektar atau setengah dari luas DKI Jakarta. Kabupaten Gunung Mas dipilih karena memang tidak ada kawasan gambut dalam di wilayah tersebut.
Berbagai varietas singkong yang akan dikembangkan antara lain kristal merah, Iding, carvita 25, revita R1, malang 4, litbang UK2, Darul Hidayah, UJ 5, Adira 4 dan lain-lain. Macam-macam varietas singkong yang akan ditanam berdasarkan kesesuaian lahan dan tujuan akhir pengembangan bahan baku pangan dan industri.
Tanah Serdadu
Praktek seperti ini pernah dilakukan sebelumnya dalam program cetak sawah yang merupakan inisiasi kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Panglima TNI. Saat itu Menteri Pertanian dijabat Andi Amran Sulaiman sedangkan Panglima TNI dipimpin Jenderal Gatot Nurmantyo.
Tahun 2015, mereka berdua bersepakat untuk membantu petani menambah produksi beras agar sawah bisa dipanen berkali-kali. Seperti saat ini persisi, tahun itu tentara juga diminta untuk membajak sawah.
Lalu apa sebenarnya yang terjadi. Skema saat ini berbeda, namun tujuannya sama. Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto untuk memimpin jalannya lumbung pangan nasional.
(https://www.law-justice.co/artikel/94820/elit-prabowo-kuasai-bisnis-pangan-baru-via-agrinas/)
Sebuah media, law-justice.co menunjukkan artikel tentang sebuah perusahaan bernama PT Agro Industri Nasional (Agrinas) pun dibentuk untuk mendukung program lumbung pangan. Sebagian besar diinisiasi oleh pejabat Kemenhan, politisi Partai Gerindra, dan purnawirawan TNI.
Dalam menjalankan program Food Estate, Menhan Prabowo diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian LHK. Prabowo Subianto juga harus berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Inti dari Food Estate adalah untuk membangun cadangan pangan berskala besar jika terjadi krisis pangan.
Beriringan dengan program tersebut, Kemenhan membentuk suatu badan atau lembaga yang bernama PT Agro Industri Nasional (Agrinas), berada langsung di Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Kementerian Pertahanan RI.
Visi dan Misi dari Perusahaan tersebut menjalankan peran strategis mewujudkan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Ketahanan Perikanan, Bio Energi, Teknologi Pangan, dan lain-lain. Tidak kalah penting jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan BUMN yang juga bergerak dibidang pangan, seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Sang Hyang Seri (SHS), atau PT Pertani.
PT Agrinas memang bukan perusahaan BUMN, tapi peran dan pertaliannya dengan keuangan negara sangat erat. Selain itu, Ombudsman telah lama menyoroti proyek pangan yang dikerjakan oleh pihak-pihak yang terbukti tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Karena itulah proyek Food Estate terdahulu selalu menimbulkan masalah.
“Kami koncern pada pengawasan sejauh mana legalitas satu lembaga dalam mengerjakan suatu hal. Apakah cukup bermodalkan MoU,untuk kontrak kerja bernilai triliunan rupiah? Sangat lemah sekali,” ucap Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala kepada Law-Justice.co
Kombinasi menarik antara pengusaha-pejabat-hingga serdadu membuat mega proyek ini kian jauh dari masyarakat. Karpet merah dibuka lebar-lebar untuk kepentingan tertentu dan merusak lingkungan. (Dia_508)
