Category: Criminalization

Aksi brutal berbalut penegakan hukum kembali diperlihatkan ke tengah masyarakat. Kepala Desa Kinipan, Willem Hengki, yang dikenal konsisten memperjuangkan hak masyarakat adat dikriminalisasi dan dituding melakukan praktik korupsi. Alih-alih

Pada tanggal 14 Maret 2022 lalu, untuk keenam kalinya persidangan kasus Willem Hengki, Kepala Desa (Kades) Kinipan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya. Untuk kedua

SAMPIT, SAVE OUR BORNEO – James Watt yang menjadi korban kriminalisasi dalam konflik lahan antara masyarakat Desa Penyang dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) mengajukan

Riswan (29) dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pencurian dengan kekerasan atas alat chain saw perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML). Padahal,

Keberatan dengan vonis bersalah, James Watt resmi ajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Penasihat Hukum (PH) menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampit tidak penuhi rasa keadilan. James

Masing-masing hanya lewat handphone, akibat jaringan internet macet, sidang kasus kriminalisasi James Watt dan Dilik tetap dilanjutkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersikeras pada tuntutannya lewat pembacaan isi replik-nya. Sedangkan

Pembacaan pembelaan (Pledoi) James Watt dan Dilik, Pejuang Lingkungan dan Agraria Desa Penyang dikawal puluhan warga Penyang dan keluarga. Harapan terbesar semua pihak yang hadir pada hari itu adalah

  Terkesan dipaksakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap menuntut James Watt dan Dilik hukuman satu tahun kurungan penjara dan biaya perkara sebesar lima ribu rupiah. Meresponi itu, Penasehat Hukum

Penjelasan saksi ahli Agraria semakin terang menunjukkan hak kepemilikan warga Desa Penyang terhadap tanah leluhur seluas 117 hektar (ha) yang direbut perusahaan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (PT. HMBP).

Dalam keterangannya, saksi ahli pidana dalam kasus James Watt dan Dilik, Pejuang Lingkungan dan Agraria Desa Penyang, menilai klarifikasi terhadap kepemilikan lahan adalah hal utama yang seharusnya dilakukan terlebih