Konflik Agraria

KONFLIK AGRARIA atau konflik tentang tanah menjadi salah satu masalah utama di Kalimantan akibat terjadinya deforestasi dan direnggutnya wilayah kelola masyarakat menjadi industri ekstraktif. Tanpa mengutamakan hak asasi manusia maupun lingkungan, aktivitas dan okupasi yang dilakukan perusahaan bahkan pemerintah terhadap lahan-lahan berskala besar tak membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat kecuali konflik.

Di Kalimantan yang didominasi oleh masyarakat adat, pelaksanaan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) tak jarang hanya sebagai formalitas. Padahal, FPIC wajib dilakukan di awal, sebagaimana ditulis Amnesty International. Menanyakan persetujuan masyarakat adat adalah syarat utama agar aktivitas dapat berjalan.

Akibatnya, konflik perebutan lahan atau status atas kepemilikan lahan tak pernah dapat dihindari. Konflik ini membenturkan masyarakat dengan perusahaan, bahkan tak jarang antar masyarakat dengan pemerintah juga. Seringkali bahkan jadi pemicu kriminalisasi kepada masyarakat, bentrok atau kerusuhan antar masyarakat dengan aparat dan perusahaan, sampai gugatan ke meja hijau.

Save Our Borneo bersama masyarakat selama ini turut mengawal permasalahan ini. Berjuang bersama masyarakat untuk hak mereka dan lingkungannya. Hingga harapan Kalimantan damai dan lestari dikemudian hari tak hanya jadi mimpi semata.