PALANGKARAYA, Pagi ini, aktivis Greenpeace bersama Save Our Borneo mengirimkan dua pesan khusus kepada Presiden Joko Widodo di bawah Jembatan Sungai Kahayan Palangkaraya yang masih diselimuti kabut asap kebakaran hutan dan lahan.
Penegakan hukum adalah kunci mencegah kabut asap dengan menghukum berat para pelaku korporasi dan mencabut izin mereka yang sayangnya belum pernah dilakukan hingga saat ini. Mereka mengatakan, Presiden juga harus segera menerima keputusan MA yang memenangkan warga penggugat dan membuat peraturan serta membangun rumah sakit khusus korban asap di daerah terdampak.
“Presiden juga harus mencegah kebakaran hutan dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi dan bukan memperlemahnya, karena korupsi sumber daya alam banyak dilakukan dengan menjual izin-izin pembukaan hutan Indonesia oleh pejabat yang berwenang.”
Kamu juga bisa bantu dukung aksi ini di act.gp/PadamkanApi dan desak pemerintah perbaiki regulasi dan kebijakan pencegahan kebakaran hutan.
Sebelumnya, kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih berlanjut. Pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih ada 2.288 titik api seluruh Indonesia hingga Sabtu (21/9) pukul 16.00 WIB.
Petugas terus mengupayakan hujan buatan. “Ada enam provinsi yang menjadi prioritas pemadaman kebakaran hutan dan lahan,” kata Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Masyarakat BNPB Agus Wibowo, Minggu (22/9).
Ia menyebut, upaya pemadaman besar-besaran dilakukan di Riau (114 titik), Jambi (408 titik), Sumatera Selatan (219 titik), Kalimantan Barat (266 titik), Kalimantan Tengah (810 titik) dan Kalimantan Selatan (74 titik).
Kondisi keenam provinsi dalam keadaan berasap. Sedangkan kualitas udara berdasar konsentrasi PM10 adalah: Riau 314 (berbahaya), Jambi 238 (sangat tidak sehat), Sumatera Selatan 155 (tidak sehat), Kalimantan Barat 324 (berbahaya), Kalimantan Tengah 409 (berbahaya) dan Kalimantan Selatan 22 (baik).(digdo)
Sumber : https://www.kanalkalimantan.com/pesan-khusus-greenpeace-dan-save-borneo-ke-jokowi-di-jembatan-sungai-kahayan/
Menu