Saveourborneo [31\/10\/13].\u00a0\u00a0 Ratusan warga Na\u00adnga\u00ad Bulik kembali men\u00addatangi Kantor DPRD Kabupaten La\u00admandau, Rabu (30\/10). Keda\u00adtangan mereka untuk menagih janji para wakil rakyat yang akan memperjuangkan hak me\u00adreka untuk menuntut pihak pe\u00adru\u00adsa\u00adhaan perkebunan kelapa\u00ad sawit memberikan 20% plasma dari total yang diusaha\u00adkan\u00ad kepada masyarakat.<\/p>\n
Kedatangan warga ini me\u00adnya\u00adnyakan sejauh mana ker\u00adja Panitia Khusus (Pansus) DP\u00adRD untuk merealisasikan tun\u00adtutan warga itu.\u00a0 Warga menyebut tuntutan\u00ad mereka itu bukan tanpa ala\u00adsan, karena sudah diatur dalam Permentan No 26 Ta\u00adhun\u00ad 2007 dan Perda Provinsi Kal\u00adteng No 5 Tahun 2011 ten\u00adta\u00adng Pembangunan\u00ad Kebun Ma\u00adsyarakat.<\/p>\n
Anggota Pansus DPRD Lamandau, Gujaliansyah menga\u00adtakan jika pansus sudah\u00ad be\u00adkerja sesuai program kerja yang telah disusun.\u00a0 Tim Pansus awal\u00adnya\u00ad melakukan konfirmasi dan konsultasi ke Kemente\u00adrian Pertanian menyangkut pa\u00adsal yang berhubungan de\u00adngan tuntutan warga.<\/p>\n
Mengutif penjelasan Biro Hu\u00adkum Kementan saat itu, me\u00adnurut Gujaliansyah tuntut\u00adan 20% kebun plasma itu ber\u00adada di luar hak guna usa\u00adha (HGU). Bahkan saat ini su\u00addah ada peraturan yang merevisi peraturan sebelum\u00adnya\u00ad.<\/p>\n
Pansus DPRD ju\u00adga melakukan koordinasi de\u00adngan gubernur Kalteng sehubungan\u00ad dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Per\u00adkebunan Berkelanjutan se\u00adbagai tindaklanjut dari Per\u00admentan.\u00a0 Hasilnya memang semua PBS harus melaksankan 20% itu, tapi di luar HGU dengan tenggang waktu paling lam\u00adbat\u00ad dua tahun setelah Perda itu disahkan harus direalisasi\u00adkan.\u00a0\u00a0 Artinya pada 31 Desem\u00adber\u00ad 2013, semua perusahaan perkebunan harus merealisa\u00adsi\u00adkan Permentan dan Perda itu.<\/p>\n
Pansus kembali melakukan ra\u00adpat dengar pendapat dengan\u00ad be\u00adberapa perusahaan. \u00a0Dari 24 perusahaan yang beroperasi\u00ad di Lamandau untuk meng\u00adkon\u00adfrontir data yang mereka peroleh. \u00a0\u00a0Dari 24 itu baru empat pe\u00adrusahaan yang mau hadir ra\u00adpat.<\/p>\n
Kapiudin, per\u00adwakilan warga mengaku puas dengan kerja Pansus DPRD.\u00a0 Namun hasilnya belum me\u00ad\u00admuaskan, karena tuntutan\u00ad warga, terutama atas hak war\u00adga yang menjadi kewa\u00adjib\u00adan perusahaan sesuai Per\u00admentan yang semetinya su\u00addah direalisasikan sejak 2007, namun hingga kini be\u00adlum terealisasi. [Sumber Borneonews 31.10.2013]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Saveourborneo [31\/10\/13].\u00a0\u00a0 Ratusan warga Na\u00adnga\u00ad Bulik kembali men\u00addatangi Kantor DPRD Kabupaten La\u00admandau, Rabu (30\/10). Keda\u00adtangan mereka untuk menagih janji para wakil rakyat yang akan memperjuangkan hak me\u00adreka untuk menuntut pihak pe\u00adru\u00adsa\u00adhaan perkebunan kelapa\u00ad sawit memberikan 20% plasma dari total yang diusaha\u00adkan\u00ad kepada masyarakat.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"aside","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-388","post","type-post","status-publish","format-aside","hentry","category-news","post_format-post-format-aside"],"yoast_head":"\n