{"id":1570,"date":"2019-06-19T03:41:26","date_gmt":"2019-06-19T03:41:26","guid":{"rendered":"https:\/\/saveourborneo.org\/?p=1570"},"modified":"2024-07-16T13:54:19","modified_gmt":"2024-07-16T13:54:19","slug":"aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/","title":{"rendered":"Aktivis Kalteng Soroti Pembukaan Lahan Tanpa Izin:  \u201cPemerintah Jangan Coreng Muka Sendiri\u201d"},"content":{"rendered":"<div class=\"td-post-header\">\n<header class=\"td-post-title\">\n<div class=\"td-module-meta-info\">\n<span class=\"td-post-date\"><time class=\"entry-date updated td-module-date\" datetime=\"2019-01-24T10:31:17+00:00\">24 January 2019<\/time><\/span><\/p>\n<div class=\"td-post-views\"><i class=\"td-icon-views\"><\/i><span class=\"td-nr-views-89719\">1278<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/header>\n<\/div>\n<div class=\"td-post-content\">\n<div class=\"td-post-featured-image\">\n<figure style=\"text-align: justify;\"><a class=\"td-modal-image\" href=\"https:\/\/beritasampit.co.id\/BS\/uploads\/2019\/01\/FB_IMG_1548299944719.jpg\" data-caption=\"AKSI DAMAI: IST\/BS-Ratusan warga dari Desa Sembuluh I dan Sembuluh II, Kabupaten Seruyan melakukan aksi damai. Mereka memprotes ketidak adilan yang dilakukan negara kepada mereka selama ini. Hutan yang menjadi sumber kehidupan meteka kini berubah jadi PBS kelapa sawit. Ada 12 izin PBS kelapa sawit yang mengelilingi perkampungan mereka saat ini, namun tidak memberi kesejahtraan kepada mereka.\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"entry-thumb td-animation-stack-type0-2\" title=\"FB_IMG_1548299944719.jpg\" src=\"https:\/\/beritasampit.co.id\/BS\/uploads\/2019\/01\/FB_IMG_1548299944719-696x522.jpg\" sizes=\"(max-width: 696px) 100vw, 696px\" srcset=\"https:\/\/beritasampit.co.id\/BS\/uploads\/2019\/01\/FB_IMG_1548299944719-696x522.jpg 696w, https:\/\/beritasampit.co.id\/BS\/uploads\/2019\/01\/FB_IMG_1548299944719-343x257.jpg 343w, https:\/\/beritasampit.co.id\/BS\/uploads\/2019\/01\/FB_IMG_1548299944719-768x576.jpg 768w, https:\/\/beritasampit.co.id\/BS\/uploads\/2019\/01\/FB_IMG_1548299944719-533x400.jpg 533w, https:\/\/beritasampit.co.id\/BS\/uploads\/2019\/01\/FB_IMG_1548299944719-80x60.jpg 80w, https:\/\/beritasampit.co.id\/BS\/uploads\/2019\/01\/FB_IMG_1548299944719-265x198.jpg 265w, https:\/\/beritasampit.co.id\/BS\/uploads\/2019\/01\/FB_IMG_1548299944719-560x420.jpg 560w, https:\/\/beritasampit.co.id\/BS\/uploads\/2019\/01\/FB_IMG_1548299944719.jpg 960w\" alt=\"\" width=\"696\" height=\"522\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-caption-text\">AKSI DAMAI: IST\/BS-Ratusan warga dari Desa Sembuluh I dan Sembuluh II, Kabupaten Seruyan melakukan aksi damai. Mereka memprotes ketidak adilan yang dilakukan negara kepada mereka selama ini. Hutan yang menjadi sumber kehidupan meteka kini berubah jadi PBS kelapa sawit. Ada 12 izin PBS kelapa sawit yang mengelilingi perkampungan mereka saat ini, namun tidak memberi kesejahtraan kepada mereka.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">JAKARTA-Jutaan hutan Kalimantan Tengah rusak akibat pembukaan lahan untuk industri ekstraktif, seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan maupun industri kehutanan. Namun, kondisi ini tidak lantas menghentikan perluasan kawasan untuk investasi yang terus terjadi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Safrudin dari Save Our Borneo (SOB) Kalimantan, menegaskan bahwa November 2018 lalu, sejumlah aktivis lingkungan melaporkan perusakan hutan rawa gambut di Kilometer 15, ruas Jalan Trans Pangkalan Bun \u2013 Kotawaringin Lama, Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Laporan tersebut ditujukan kepada bagian pengaduan Badan Restorasi Gambut (BRG).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Safrudin, pelaporan dilakukan karena lokasi pembukaan lahan tanpa izin tersebut berada pada kawasan gambut yang merupakan wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Lamandau-Sungai Arut (KHG.62.01.02). Dengan fungsi lindung dimana memiliki kedalaman lebih dari 3 meter.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada 25 November 2018, BRG melakukan verifikasi lapangan atas laporan tertulis yang dilakukan oleh Save Our Borneo (SOB) dan beberpa aktivis lingkungan. Verifikasi lapangan dilakukan guna melihat kondisi sebenranya yang terjadi di lapangan dan membuktikan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan KHG.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cTim BRG menemukan pembukaan lahan dan pembuatan kanal dengan menggunakan alat berat, luas lahan gambut yang sudah dibuka sekitar 38 hektar dengan kanal primer sebanyak 3 buah dengan panjang 2 kilometer dan lebar 2 meter. BRG juga mencatat sekitar 109 kanal sekunder dengan panjang 100 meter dengan lebar 1 meter,\u201d tutup Safrudin.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sementara itu, Dimas Novian Hartono, Direktur WALHI Kalimantan Tengah memaparkan, berdasarkan hasil overlay peta yang dilakukan, lokasi terebut dengan SK Menteri Kehutanan nomor: 130\/MENLHK\/SETJEN\/PKL.0\/2\/2017. Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Lokasi tersebut berada pada KHG.62.01.02 Sungai Lamandau-Sungai Arut.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLokasi pembukaan tersebut sudah memasuki kawasan dengan fungsi lindung sekitar 28 hektar dan 6 hektar berada difungsi budidaya,\u201d beber Dimas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pada saat di lokasi Tim BRG juga menemukan sarang orangutan sebanyak 1 sarang dan berdasarkan informasi dari Seksi Konservasi Wilayah II Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Tengah, lokasi tersebut merupakan wilayah habitat Orangutan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cSejak tahun 2015-2017 BKSDA dan Mitranya telah melakukan penyelamatan dan translokasi Orangutan Kalimantan sebanyak 11 individu pada kawasan tersebut,\u201d ucap Dimas seraya mengutip prngakuan dari pihak BKSDA Kalteng.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cDiduga telah terjadi tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (2) UU 18 tahun 2013 juncto pasal 92 UU 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu juga diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,\u201d timpalnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Atas dasar hasil verifikasi dan analisa hukumnya, imbuh Dimas, pada Desember 2018 lalu, BRG mengirimkan surat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala KPH Kotawaringin Barat, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat menindaklanjuti hasil verifikasi dan temuan yang dilakukan BRG dengan aktivis lingkungan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cSatu bulan pasca surat yang dikirimkan BRG dan laporan yang dilakukan oleh aktivis lingkungan di Kalteng, tidak ada respon sama sekali yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ataupun Instansi\/Dinas Kehutanan baik di Provinsi maupun Kabupaten guna menindaklanjuti surat BRG,\u201d keluh Dimas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Wahyu Perdana, Pengkampanye Ekosistem Esensial Eknas WALHI menyampaikan bahwa hasil verifikasi memuat jelas apa yang terjadi di lapangan dan dugaan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup. \u201cBerdasarkan pantauan yang kerap dilakukan oleh para aktivis lingkungan di lokasi tersebut, pembukaan lahan masih terjadi dan berdasarkan informasi yang didapat pembukaan akan terus terjadi hingga mencapai 15 ribu hektar,\u201d ucapnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dugaan tambahan atas pembukaan lahan ini tidak diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat di sekitar wilayah tersebut, luasan 15 ribu hektar yang akan dibuka dapat dipastikan untuk kepentingan investasi perkebunan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketiga nara sumber menyerukan bahwa kondisi ini tidak boleh didiamkan, pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat melakukan penindakan tegas atas pembukaan lahan tanpa izin yang hingga saat ini terus terjadi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cApabila pembiaran ini tetap dilakukan, maka akan mencoreng muka pemerintah sendiri karena lemahnya penegakkan hukum tindak kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup,\u201d tegas Wahyu.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Perusakan hutan di Kalimantan Tengah akan terus terjadi apabila pemerintah abai dan membiarkan pembukaan lahan tanpa ijin, sisi lain pemerintah dianggap tidak mampu dalam menegakkan dan menjalankan mandat atas pelanggaran undang-undang yang saat ini terjadi di Kotawaringin Barat.<\/p>\n<p>(gra\/beritasampit.co.id)<br \/>\nSumber :\u00a0<a href=\"https:\/\/beritasampit.co.id\/2019\/01\/24\/aktivi-kalteng-soroti-pemkukaan-lahan-tanpa-izin-pemerintah-jangan-coreng-muka-sendiri\/\">https:\/\/beritasampit.co.id\/2019\/01\/24\/aktivi-kalteng-soroti-pemkukaan-lahan-tanpa-izin-pemerintah-jangan-coreng-muka-sendiri\/<\/a>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>24 January 2019 1278 AKSI DAMAI: IST\/BS-Ratusan warga dari Desa Sembuluh I dan Sembuluh II, Kabupaten Seruyan melakukan aksi damai. Mereka memprotes ketidak adilan yang dilakukan negara kepada mereka selama ini. Hutan yang menjadi sumber kehidupan meteka kini berubah jadi PBS kelapa sawit. Ada 12 izin PBS kelapa sawit yang mengelilingi perkampungan mereka saat ini, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1467,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-1570","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v23.2 (Yoast SEO v27.6) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Aktivis Kalteng Soroti Pembukaan Lahan Tanpa Izin: \u201cPemerintah Jangan Coreng Muka Sendiri\u201d | Save Our Borneo<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Aktivis Kalteng Soroti Pembukaan Lahan Tanpa Izin: \u201cPemerintah Jangan Coreng Muka Sendiri\u201d | Save Our Borneo\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"24 January 2019 1278 AKSI DAMAI: IST\/BS-Ratusan warga dari Desa Sembuluh I dan Sembuluh II, Kabupaten Seruyan melakukan aksi damai. Mereka memprotes ketidak adilan yang dilakukan negara kepada mereka selama ini. Hutan yang menjadi sumber kehidupan meteka kini berubah jadi PBS kelapa sawit. Ada 12 izin PBS kelapa sawit yang mengelilingi perkampungan mereka saat ini, [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Save Our Borneo\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/SOBinfomedia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-06-19T03:41:26+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-07-16T13:54:19+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"infomedia\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@sobinfomedia\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@sobinfomedia\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"infomedia\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"infomedia\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/51761ead41bef99e68e1aa53ad0699d1\"},\"headline\":\"Aktivis Kalteng Soroti Pembukaan Lahan Tanpa Izin: \u201cPemerintah Jangan Coreng Muka Sendiri\u201d\",\"datePublished\":\"2019-06-19T03:41:26+00:00\",\"dateModified\":\"2024-07-16T13:54:19+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\\\/\"},\"wordCount\":706,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"\",\"articleSection\":[\"ARTIKEL\"],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\\\/\",\"name\":\"Aktivis Kalteng Soroti Pembukaan Lahan Tanpa Izin: \u201cPemerintah Jangan Coreng Muka Sendiri\u201d | Save Our Borneo\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"\",\"datePublished\":\"2019-06-19T03:41:26+00:00\",\"dateModified\":\"2024-07-16T13:54:19+00:00\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\\\/#primaryimage\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\"},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/\",\"name\":\"Save Our Borneo\",\"description\":\"People | Forest | Futures\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/#organization\",\"name\":\"Save Our Borneo\",\"url\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/07\\\/Logo-Baru.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2023\\\/07\\\/Logo-Baru.png\",\"width\":300,\"height\":250,\"caption\":\"Save Our Borneo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/SOBinfomedia\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/sobinfomedia\",\"https:\\\/\\\/www.instagram.com\\\/save_our_borneo\\\/\",\"https:\\\/\\\/www.youtube.com\\\/@SOBINFOMEDIA\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/51761ead41bef99e68e1aa53ad0699d1\",\"name\":\"infomedia\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/9329499f1088d90773ea473c10b60d5f.jpg?ver=1779173178\",\"url\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/9329499f1088d90773ea473c10b60d5f.jpg?ver=1779173178\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\\\/wp-content\\\/litespeed\\\/avatar\\\/9329499f1088d90773ea473c10b60d5f.jpg?ver=1779173178\",\"caption\":\"infomedia\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/saveourborneo.org\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Aktivis Kalteng Soroti Pembukaan Lahan Tanpa Izin: \u201cPemerintah Jangan Coreng Muka Sendiri\u201d | Save Our Borneo","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Aktivis Kalteng Soroti Pembukaan Lahan Tanpa Izin: \u201cPemerintah Jangan Coreng Muka Sendiri\u201d | Save Our Borneo","og_description":"24 January 2019 1278 AKSI DAMAI: IST\/BS-Ratusan warga dari Desa Sembuluh I dan Sembuluh II, Kabupaten Seruyan melakukan aksi damai. Mereka memprotes ketidak adilan yang dilakukan negara kepada mereka selama ini. Hutan yang menjadi sumber kehidupan meteka kini berubah jadi PBS kelapa sawit. Ada 12 izin PBS kelapa sawit yang mengelilingi perkampungan mereka saat ini, [&hellip;]","og_url":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/","og_site_name":"Save Our Borneo","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/SOBinfomedia","article_published_time":"2019-06-19T03:41:26+00:00","article_modified_time":"2024-07-16T13:54:19+00:00","author":"infomedia","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@sobinfomedia","twitter_site":"@sobinfomedia","twitter_misc":{"Written by":"infomedia","Est. reading time":"3 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/"},"author":{"name":"infomedia","@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/#\/schema\/person\/51761ead41bef99e68e1aa53ad0699d1"},"headline":"Aktivis Kalteng Soroti Pembukaan Lahan Tanpa Izin: \u201cPemerintah Jangan Coreng Muka Sendiri\u201d","datePublished":"2019-06-19T03:41:26+00:00","dateModified":"2024-07-16T13:54:19+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/"},"wordCount":706,"publisher":{"@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"","articleSection":["ARTIKEL"],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/","url":"https:\/\/saveourborneo.org\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/","name":"Aktivis Kalteng Soroti Pembukaan Lahan Tanpa Izin: \u201cPemerintah Jangan Coreng Muka Sendiri\u201d | Save Our Borneo","isPartOf":{"@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"","datePublished":"2019-06-19T03:41:26+00:00","dateModified":"2024-07-16T13:54:19+00:00","inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/saveourborneo.org\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/aktivis-kalteng-soroti-pembukaan-lahan-tanpa-izin\/#primaryimage","url":"","contentUrl":""},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/#website","url":"https:\/\/saveourborneo.org\/","name":"Save Our Borneo","description":"People | Forest | Futures","publisher":{"@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/saveourborneo.org\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/#organization","name":"Save Our Borneo","url":"https:\/\/saveourborneo.org\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/saveourborneo.org\/liqason\/2023\/07\/Logo-Baru.png","contentUrl":"https:\/\/saveourborneo.org\/liqason\/2023\/07\/Logo-Baru.png","width":300,"height":250,"caption":"Save Our Borneo"},"image":{"@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/SOBinfomedia","https:\/\/x.com\/sobinfomedia","https:\/\/www.instagram.com\/save_our_borneo\/","https:\/\/www.youtube.com\/@SOBINFOMEDIA"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/#\/schema\/person\/51761ead41bef99e68e1aa53ad0699d1","name":"infomedia","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/saveourborneo.org\/my_savers\/litespeed\/avatar\/9329499f1088d90773ea473c10b60d5f.jpg?ver=1779173178","url":"https:\/\/saveourborneo.org\/my_savers\/litespeed\/avatar\/9329499f1088d90773ea473c10b60d5f.jpg?ver=1779173178","contentUrl":"https:\/\/saveourborneo.org\/my_savers\/litespeed\/avatar\/9329499f1088d90773ea473c10b60d5f.jpg?ver=1779173178","caption":"infomedia"},"sameAs":["https:\/\/saveourborneo.org"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1570","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1570"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1570\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8486,"href":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1570\/revisions\/8486"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1570"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1570"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/saveourborneo.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1570"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}