ARTICLEDeforestationLand GrabbingNewsOil Palm

Penyesatan Logika pada Permentan 26/2007

Plasma ?Ketika masih menjabat, Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Erman P. Ranan [saat ini sudah mantan-red] dalam beberapa kesempatan di media massa mengemukakan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mulai beroperasi sebelum tahun 2007, tidak bisa diminta untuk mentaati Permentan Nomor 26 tahun 2007, menurutnya peraturannya tidak berlaku surut, sehingga bagi perusahaan yang belum melaksanakan hanya bisa di himbau saja.

Demikian juga dengan Bupati Seruyan-Darwan Ali [mantan-red], menyampaikan hal yang sama ketika ribuan rakyat Seruyan berdemo menuntut realisasi penyerahan 20% lahan untuk warga oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.  Keduanya sama-sama keukeuh tak bergeming membela kepentingan perusahaan, bukan sebaliknya membela rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jika menurut dia sedemikian itu, maka menurut penulis, yang bersangkutan sedang berusaha mengalihkan logika pikir dan rasa keadilan masyarakat dan tidak mencermati secara jelas dan menyeluruh Permentan 26/2007 tersebut.

Seperti diketahui bahwa Permentan Nomor 26/2007 adalah tentang  Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan, yang memuat mulai dari pengertian, jenis dan perizinan, syarat dan tata cara, kemitraan, perubahan luas lahan/jenis tanaman/kapasitas pengolahan dan diversifikasi usaha dan lain sebagainya.

Dalam Bab Peralihan pada Permentan 26/2007, yaitu pada pasal 42 ayat 1 dan 2 tertera dengan cetak tebal bahwa “…..Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku….”.  “….Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan ini…”

Perlu digaris bawahi pada ayat 2 yang tegas menyebutkan bahwa Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada peraturan ini.   Pasal ini menyampaikan amanat yang jelas yang mana sekalipun perusahaan telah memiliki izin [dalam konteks Permentan 26/2007 adalah IUP/IUP-B], maka dalam pelaksanaannya [maksudnya bisa disebut dalam operasional-nya] harus tunduk pada peraturan ini.

Faktanya memang perusahaan perkebunan kemudian taat, tunduk dan patuh pada peraturan ini, jika tidak taat dan tidak tunduk pada peraturan ini, lalu mau taat dan patuh pada peraturan yang mana lagi ?.  Dan perusahaan yang patuh, taat dan tunduk tidak hanya perusahaan yang dapat izin kemarin sore, melainkan juga perusahaan yang telah berdiri, berkebun dan panen sejak jauh-jauh hari sebelum Permentan ini diterbitkan. 

Sebagai contoh : Sebuah perusahaan perkebunan yang telah lama berdiri [sebelum tahun 2007] yang ingin menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, atau Pasal 17 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati. Apa bisa perusahaan perkebunan tidak mentaati ketentuan ini, hanya karena alasan perusahaan dan kebunnya sudah dapat izin pada tahun 2000 ? tentu tidak ! Perusahaan tetap tunduk dan melaksanakan ketentuan pasal 18 tersebut.

Ada banyak pasal-pasal atau ayat-ayat lain yang jelas-jelas mengatur dan memaksa supaya perusahaan melaksanakan peraturan ini, meskipun perusahaan tersebut telah berdiri dan mendapat izin sejak zaman “kerajaan Majapahit”.

Berikutnya, apakah ada peraturan yang dimuat dalam sebuah keputusan hukum, yang hanya berlaku pasal tertentu, sementara pasal lainnya diabaikan ? tentu tidak pernah. Meskipun penulis bukan ahli hukum, tapi sependek pernah membaca dan mendengar, dapat dipastikan tidak ada pemberlakuan aturan yang sepenggal-sepenggal.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Permentan 26/2007 sudah dan sedang serta selalu harus menjadi rujukan dan ditaati oleh perusahaan perkebunan, bahkan oleh perkebunan yang telah memperoleh izin jauh-jauh hari sebelum Permentan tersebut diterbitkan. Kenapa ? karena kalau tidak mengacu kepada peraturan itu, lalu mau mengacu kepada yang mana lagi ?

Akan tetapi sangat disayangkan, logika berlakunya dan ditaatinya peraturan tersebut sedang dan terus dicoba untuk diselewengkan oleh [ironisnya] pejabat pemerintah sendiri yang merupakan pihak eksekutor.  Penyelewengan dan penyesatan logika itu parahnya justru hanya dan berlaku khusus untuk pasal 11, yang mana memuat tentang kewajiban Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

Penyesatan lain yang masih juga terus diutak-atik adalah dengan bersilat logika, dimana yang dimaksudkan sebagai “20%” adalah lahan yang disediakan masyarakat, bukan lahan yang merupakan bagian dari konsesi yang mendapat IUP atau IUP-B atau juga HGU. Kalau yang dimaksud “20%” adalah lahan warga yang dibuka oleh perusahaan, dimana warga harus menyediakan lahan baru diluar IUP atau IUP-B atau HGU, maka hal itu menurut hemat penulis merupakan bagian dari Kemitraan yang dimuat dalam BAB IV pasal 22. Bukan yang dimaksud dalam pasal 11 Permentan 26/2007.

Kedua, jika “20%” merupakan lahan baru yang berada diluar konsesi IUP atau IUP-B atau HGU, maka tentu saja membutuhkan proses baru, izin baru dan segala sesuatunya yang sama dengan ketentuan yang diberlakukan Permentan tersebut, sekalipun dimiliki oleh orang banyak namun luasannya mencakup lebih dari 25 hektare.

Jika disambung membacanya dengan pasal 11 ayat [2] “…Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil…”, maka semakin jelas bahwa Permentan telah mengarahkan untuk menjalankan pola kredit, hibah, atau bagi hasil dari lahan yang ada dalam IUP/IUP-B atau HGU.  Bukannya pola “serahkan tanah”.

Kesimpulan lain penulis adalah, saat ini sedang ada upaya gencar perusahaan untuk menggunakan tangan-tangan gelap dalam upaya membelokan logika normal Permentan 26/2007, dengan dua issue diatas ; 1) Permentan 26/2007 tidak berlaku surut [meskipun yang dimaksudkan hanya pasal 11 ayat [1], dan; 2) Kalaupun terpaksa harus memenuhi pasal 11 ayat 1, maka yang dimaksudkan 20% adalah lahan baru yang diambil dari tanah-tanah rakyat, bukan yang termuat dalam konsesi perusahaan.

Saran penulis, dengan tanpa bermaksud mengeruhkan situasi, maka penulis menyarankan agar rakyat harus lebih giat untuk memperjuangkan hak-hak nya sebagai warga bangsa [tentu saja dengan tetap taat terhadap hukum], sembari apparatus hendaknya berpihak kepada rakyat yang memilihnya dan yang telah memberikan gaji setiap bulannya. Sekian.

Share This