ARTICLEBencana LingkunganDeforestationLand GrabbingNews

“Lindungi Warga Kalteng dari Dampak HTI Perbatasan”

Warga Delang Membutuhkan Pembelaan Pemkab Lamandau Palangkaraya .

Pembalakan hutan alam untuk Hutan Tanaman Insudtri [HTI] sungguh merupakan praktik menjijikan yang sulit dibenarkan secara nalar kepentingannya. Hutan alam yang sangat bagus, multi fungsi baik untuk alam lingkungan dan manusia, kemudian dibabat habis keragaman hayati-nya kemudian diganti dengan monokultur akasia atau sengon dan jenis tanaman cepat lainnya.

see video link : https://www.youtube.com/watch?v=3QS77-2RtOc&feature=youtu.be

Praktik ini salah satunya dilakukan oleh sebuah perusahaan anak Djarum Group yaitu PT. Wana Hijau Pesaguan [PT WHP] di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah yang hanya dipisahkan oleh garis imajiner adminsitrasi pemerintahan saja. Dengan demikian, dapat dipastikan nantinya dampak yang ditmbulkan juga akan mencapai wilayah Kalteng di Kecamatan Delang, Lamandau.

Saat ini, warga di beberapa desa Kecamatan Delang, seperti desa Kubung dan Sekombulan yang tersentuh dampak itu sudah mengeluh, mulai dari semakin sulitnya mencari ramu-ramuan hutan, hewan buruan, areal ethno-agro forest dan bahkan tidak sedikit lahan perkebunan mereka yang terancam diratakan dengan tanah untuk diganti dengan tanaman cepat tumbuh dari HTI karena kebun dan lahan mereka berada di wilayah Kalimantan Barat.

Djarum Group berdalih bahwa lahan-lahan masyarakat itu berada dalam konsesi ijin mereka dan berada di wilayah Kalimantan Barat, tetapi faktanya bahwa sejak lama sekali warga tidak mengenal batas adminsitrasi tersebut sebagai pemisah, ada kalanya warga asal Kalteng [Kecamatan Delang –Desa Kubung dan Sekombulan] berladang dan berkebun di Kalbar atau sebaliknya juga. Kekuatiran terhadap dampak negative HTI selain daripada konflik dan perampasan lahan serta areal berusaha bagi warga local juga dari aspek lingkungan, dimana Kawasan tersebut tidak layak dijadikan kawasan HTI karena kondisi topografi cukup banyak yang curam dan bergunung ( > 45˚).

Kawasan yang menjadi areal HTI PT WHP merupakan kawasan resapan air hulu sungai, baik yang mengalir ke Kalteng maupun yang ke Kalbar. Perubahan fungsi kawasan ini bisa mengakibatkan bencana ekologi bagi seluruh masyarakat di sekeliling areal [Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Lamandau di Kalteng] yang bermukim di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di kawasan HTI PT WHP.

Areal PT WHP diduga merupakan kawasan habitat satwa yang dilindungi seperti orangutan, burung tingang [rangkong] berbagai jenis primate seperti owa-owa, macan dahan, kucing hutan, siamang, gibon dan lain-lain. Secara Sosial dan Budaya, kawasan didalam dan sekitar areal PT WHP merupakan kawasan interaksi masyarakat dari puluhan desa, baik yang berada di Kalteng mapun yang di Kalbar, hal ini dapat memicu terjadinya konflik horizontal antar warga yang pro dan kontra.

Selain itu pembangunan HTI sangat dapat mempengaruhi budaya bercocok tanam masyarakat sekitarnya. Di kuatirkan akan terjadi proses pemiskinan di desa sekitar kawasan karena hilangnya sumber daya hutan mereka seperti tanah atau lahan dan hasil hutan. Yang juga menyedihkan adalah karena pembangunan HTI dengan model monokultur dapat mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek dan panjang.

Karena keberadaaanya yang [sekalipun] di Kalimantan Barat tetapi berpengaruh terhadap masyarakat, hutan dan lingkungan di Kecamatan Delang Kalimantan tengah, maka sebaiknya Pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dapat memastikan bahwa masyarakatnya tidak mendapat dampak yang serius atas aktivitas pembukaan di sekitar perbatasan ini.

Selain itu, Pemerintah kabupaten Lamandau harus dapat memastikan untuk mengambil langkah-langkah serius membela kepentingan warganya, lingkungannya dari kemungkinan dampak negative dari wilayah tetangga. Bagaimanapun juga warga Delang khususnya dari Kubung dan Sekombulan, saat ini telah menjadi resah akibat lahan usaha mereka masuk dalam konsesi WHP, walaupun berada di Kalimantan Barat Kami mengharapkan agar Pemkab Lamandau dapat mengantisipasi hal-hal yang menjadi keluhan dan keresahan masyarakatnya, akibat adanya investasi HTI Djarum Group di perbatasan ini.

Share This