|
Jangan Sampai Masyarakat Lokal Makin Tersisih |
|
|
|
|
Written by Harian Umum Tabengan,
|
|
Friday, 30 July 2010 |
|
Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan secara besar-besaran di wilayah Kalteng saat ini dapat menimbulkan efek negatif. Jika tidak diantisipasi lebih dini, khususnya pemerintah setempat terhadap keberadaan masyarakat lokal diyakini akan makin tersisih dan jauh dari kemakmuran.
Anggota Komisi B DPRD Kalteng Kamaruddin Hadi menilai, pemerintah daerah di 14 Kabupaten/Kota serta Provinsi harus memiliki niat yang serius serta pihak perusahaan memiliki kepedulian terhadap masyarakat setempat, utamanya penetapan wilayah tempat kehidupan mereka.
Jika itu diabaikan, yang terjadi ke depan terhadap masyarakat lokal, keberadaan mereka akan sedikit demi sedikit akan tersisih dan penderitaan akan semakin dekat diterima, karena diyakini tidak semua penduduk sekitar dapat terserap bekerja oleh perusahaan.
Sebab, tipe kehidupan masyarakat Kalteng bukan untuk bekerja pada perkebunan dan pertambangan, akan tetapi terbentuk untuk mengelola sumber daya alam (SDA) yang dikelola secara turun-temurun, misalnya mengolah rotan serta menyadap karet serta bertani.
Saat ini saja, lanjut legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, lahan yang semestinya sudah dikelola oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun saja dapat masuk dalam kawasan investasi, dikarenakan kelalaian pemerintah dalam mengeluarkan izin kepada pihak perusahaan.
Kalau hal ini terus menerus tidak ditata dan diperhatikan oleh pemerintah setempat, maka persoalan akan terus muncul di tengah masyarakat, sehingga keberadaan perusahaan bukan lagi menyejahteraan masyarakat sekitar, tapi lebih mengeruk keuntungan dari daerah itu sendiri.
Sebab, mencari perusahaan yang betul-betul peduli terhadap masyarakat lokal sangat sulit, lebih banyak dijumpai sengketa berkelanjutan dengan masyarakat terkait dengan lahan-lahan yang dikuasai perusahaan dengan dalih sudah mengantongi izin dari bupati setempat.
Ke depan, pemerintah kabupaten/kota, terutama yang memiliki lahan tersebut diminta lebih serius dalam menangani persoalan tersebut. “Jangan sampai masyarakat lokal akan lebih parah dan tersisih lagi hanya karena keberadaan investor,” katanya, baru-baru ini.rjt |
Central 