Kekesalan warga Desa Runtu Lama yang   dirampas tanahnya sangat beralasan karena peristiwa ini sudah berlangsung lama, sehingga mereka langsung  mengadu ke Presiden RSPO Jan Kees Vis di Malaysia.

“Isi suratnya, warga Runtu menyampaikan permohonan dan informasi di lapangan atas tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak PT UP/Surya Sawit Sejati (SSS) sebagai anggota RSPO,” kata Nordin, Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB) kepada Tabengan, di Palangka Raya, Minggu (18/7).

Menurut Nordin, dalam suratnya warga Runtu menginformasikan, hutan konservasi ulin habis digarap dan sudah ditanami sawit oleh PT UP/SSS. Juga diinformasikan, PT UP/SSS melakukan pemancangan, penanaman bibit sawit dengan menggunakan alat berat di daerah Melintang. “Padahal daerah tersebut masih dalam sengketa dan belum diselesaikan oleh pihak PT UP/SSS dengan warga Runtu,” kata Nordin.

Melihat kondisi itu lanjut Nordin, warga Runtu menjadi marah dan mereka menyuruh pihak PT UP/SSS berhenti bekerja dan menggarap tanah tersebut sebelum ada penyelesaian terlebih dahulu.

Surat yang dikirimkan perwakilan warga yang mengatasnamakan Tim 6 warga Runtu Lama tersebut meminta Presiden RSPO melakukan beberapa hal, di antaranya agar meninjau ulang HGU yang sudah dikeluarkan untuk perusahaan tersebut. “Apabila sertifikasi HGU pihak PT UP/SSS belum keluar tolong jangan dikeluarkan,” kata Nordin mengutif isi surat warga Runtu.

Di samping itu, Presiden RSPO juga diminta untuk mendesak PT UP/SSS segera menyelesaikan konflik tanah, perampasan lahan warga Desa Runtu Lama, demi kelanjutan kehidupan anak cucu mereka di masa datang.

Dikatakan, RSPO dibentuk bertujuan mendorong adanya perkebunan sawit yang memerhatikan lingkungan hidup (keberlanjutan), masyarakat lokal, dan kearifan lokal warga di sekitar perkebunan.

Selain kepada Presiden RSPO, warga Runtu juga mengirimkan surat kepada Presiden Direktur PT UP/SSS di Jakarta. Dalam suratnya tersebut, warga Runtu meminta pihak PT UP/SSS menghentikan kegiatan di lahan-lahan yang masih berkonflik dengan warga Runtu.

Untuk penyelesaian konflik tersebut, pihak PT UP/SSS diminta menyelesaikannya melalui Tim 6, dan LSM Sawit Wacth yang berkantor di Bogor, Jawa Barat diminta sebagai mediator kedua belah pihak.

Kedua surat yang dikirimkan warga Runtu tersebut ditembuskan kepada Bank HSBC, Sawit Watch, Walhi Nasional, Wlahi Kalteng, SOB, dan Pokker SHK Kalteng, serta PT UP di Sungai Rangit SP5 Pangkalan Bun.

Masih Lumpuh

Sementara itu, masih ditutupnya semua akses jalan keluar masuk areal PT Agro Bukit oleh sejumlah kelompok warga Desa Penyang, yang mengklaim lahan mereka masuk dalam areal perkebunan, mengakibatkan aktivitas perusahaan lumpuh total.

Sejumlah manajer perusahaan tersebut kepada Komisi I DPRD Kotim, kemarin, mengaku permasalahan yang terjadi di wilayah PT Agro Bukit ini berlarut-larut, karena sejak beberapa tahun terakhir sengketa lahan tidak pernah diselesaikan dengan tuntas.

Menurut mereka, pihak perusahaan bingung harus mempercayai siapa untuk mendapatkan legalitas lahan yang sudah ditanami pohon sawit sejak lima tahun lalu itu.

Pihak perusahaan sudah berkomitmen mau mengganti rugi lahan yang diklaim itu, namun tidak tahu kepada siapa harus diserahkan, karena masing-masing kelompok merasa berhak menerima.

”Proses mediasi melalui aparat pemerintah sudah sering kita lakukan, namun legalitasnya tidak menjamin kalau belakangan hari tidak ada lagi pengklaiman lahan. Buktinya saat ini kembali terjadi,” kata Suparno, Manajer Humas PT Agro Bukit.

Karena itu lanjutnya, pihak perusahaan akhirnya menyerahkan mediasi terhadap adanya permortalan itu kepada Polres Kotim. Namun, pihaknya belum mendapatkan kepastian kapan Polres turun ke lapangan untuk menetralisir keadaan. Ini disebabkan saat ini personel Samapta Polres Kotim juga sedang dikerahkan untuk mengamankan aksi serupa yang terjadi di wilayah perusahaan besar swasta (PBS) lain.

Suparno mengatakan, aksi pemortalan tersebut terjadi saat proses hukum sengketa lahan itu sedang berjalan di pengadilan. Ada tujuh titik pemortalan, tiga di jalan poros utama dan empat titik di jalan terobosan yang dibuat pihak perusahaan.

Selain melakukan pemortalan, kata Suparno, juga telah terjadi aksi intimidasi kepada pihak perusahaan, sehingga aktivitas keluar masuk perusahaan lumpuh. Seperti kemarin--sebelum rombongan DPRD datang--, sempat terjadi aksi pemukulan terhadap Eko Purwanto, salah seorang manajer estate dan truk perusahaan yang melintas didorong warga ke dalam parit.

Aksi kekerasan tersebut sudah ditangani Polres Kotim. Baik pelaku dan saksi sedang dalam proses dimintai keterangan, sementara korban sudah menjalani visum.

Dikatakan, ada tiga kelompok yang melakukan pemortalan dengan masing-masing tuntutan berbeda. Tiga kelompok tersebut atas nama Jalal, Gazali, dan Sahedan. Tuntutannya mulai dari ganti rugi lahan hingga ada yang overlaping. ”Ada yang masih dalam proses perdata di pengadilan. Kami tidak bisa mengambil keputusan, karena itu merupakan kewenangan Group Manajer (GM), yang sedang berada di luar kota,” papar Suparno.

Selain melumpuhkan kegiatan produksi, tertutupnya akses perusahaan itu juga menyebabkan sekitar 3.000 karyawan dari empat estate telantar. Saat dikunjungi tiga anggota Komisi I DPRD Kotim yang dipimpin Kemikson Tarung beserta anggotanya Sarjono dan Syaban, para karyawan tersebut langsung ngeluruk ke kantor personalia perusahaan meminta kejelasan nasib mereka.

Eko Prasetio, manajer personalia menjelaskan, ribuan karyawan terpaksa diistirahatkan akibat aksi pemortalan tersebut. Selain itu, pendapatan harian karyawan pun drastis menurun, akibat tidak ada aktivitas, manajemen hanya bisa memberikan gaji pokok. ”Kita tidak bisa berbuat apa-apa dan mediasi kami serahkan ke Polres Kotim, karena demi keamanan kami juga,” tambahnya.

Sementara tiga anggota Komisi I yang turun kemarin, juga belum bisa memberikan solusi apakah portal bisa dibuka atau tidak. Karena saat didatangi, pihak berkompeten atas pemortalan tersebut tidak bisa ditemui, dan yang menjaga portal di lapangan hanya orang suruhan. Selain itu, pihak perusahaan tidak bisa memberikan keputusan, karena GM perusahaan Sasitaran Matafan, warga negara India juga tidak ada di tempat.

”Bagaimana kita mau mengambil jalan keluar, sementara pihak yang berkompeten dari kedua belah pihak tidak bisa kami temui. Begitu juga apabila kita gelar hearing nanti, percuma kalau yang hadir dari perusahaan hanya perwakilan dan bukan orang berwenang mengambil keputusan,” kata Kemikson.

Dikatakan, permasalahan yang menyangkut perdata ini sebelumnya sudah diserahkan pihak perusahaan ke Polres Kotim untuk melakukan mediasi. Menyikapi hal ini, lebih baik dewan menunggu koordinasi terlebih dahulu, agar mediasi yang sedang berlangsung tidak tumpang tindih.

Kedatangan anggota DPRD tersebut sekaligus menerima pengaduan dari ratusan karyawan perusahaan tersebut. Salah satunya masalah kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mereka yang banyak bermasalah, tidak bisa digunakan saat mereka berobat ke rumah sakit. Untuk persoalan ketenagakerjaan ini, Kemikson menegaskan kalau DPRD siap memfasilitasi.

Sementara itu, Widekson S Rasat, Asisten I Tata Praja Setda Kotim mengaku belum mengetahui masalah pemortalan jalan akses PT Agro Bukit. Meski demikian Pemkab sepenuhnya menyerahkan persoalan ini kepada pihak berwajib untuk mengatasinya.